Kalau soal pelanggaran, kata dia, banyak kasus yang luput dari sanksi. Misalnya, Nizar mencontohkan, kasus Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama 31 Bupati deklarasi mendukung capres 01.
Kemudian kasus viralnya video polisi yang mengarahkan warga mengelu-elukan Jokowi.
“Kedua kasus tersebut hingga kini tidak ada tindakan. Padahal jelas-jelas memenuhi unsur pelanggaran. Sementara kasus honorer yang memperjuangkan nasibnya langsung dipecat,” ungkapnya.
Dia meminta Dinas Pendidikan dan BKD jangan bertindak arogan. Alasan kemanusiaan harus dipertimbangkan. Bagaimana jika petinggi Disdik dan BKD nasibnya seperti honorer tersebut, pasti juga akan memperjuangkan kejelasan nasibnya.
“Sanksi pemecatan sangat tidak tepat. Bertolak belakang dengan asas kemanusiaan. Mereka cukup diberi peringatan dan untuk selanjutnya dibina,” pungkasnya. [jp]
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI : https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
