Eramuslim.com – Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali bersuara keras soal polemik perpanjangan izin Freeport, dengan mengecam seorang menteri di kabinet yang menurutnya sudah melangkah terlalu jauh mendahului presiden.“Seorang menteri menulis surat ke Jim Moffett (salah satu pendiri Freeport McMoRan) dan presiden direktur Freeport Indonesia, bahwa kontrak akan diperpanjang karena peraturan akan diubah,” kata Rizal di TV One, Selasa (24/11) malam.
“Ini pejabat perusahaan atau pejabat negara Republik Indonesia?” ketus Rizal tanpa menyebutkan nama.
“Nama tak penting, yang kita musuhi adalah perilakunya, bukan orangnya. Kalau orangnya sih kecil.”
Menurut Rizal, Presiden Joko Widodo sudah punya kebijakan sendiri yang lebih pro rakyat dalam kasus Freeport ini, demi memastikan agar rakyat Indonesia khususnya di Papua bisa mendapatkan manfaat maksimal.
“Presiden sudah firm (tegas) bahwa pertama Freeport harus membayar royalti lebih tinggi karena selama 48 tahun hanya membayar 1%, sementara perusahaan-perusahaan lain 4-5%. Kami minta Freeport membayar 6-7% sebagai kompensasi pembayaran (yang kecil) sebelumnya,” kata Rizal.
“Kedua kami minta diurus limbahnya. Di Amerika sendiri perusahaan-perusahaan tak berani merusak lingkungan, tapi di Indonesia mereka malah seenaknya. Yang ketiga, harus divestasi, tak usah ribut siapa yang dan beli duitnya dari mana, kok sama pemerintah Indonesia nggak bisa?”
Menurut Rizal, kegaduhan dalam polemik perpanjangan izin Freeport ini bukan tidak ada artinya.
“Gara-gara kami ramaikan akhirnya nggak jadi ditandatangani. Kalau nggak kita ributin sudah pada pesta tikusnya hari ini,” kata Rizal.
Rizal juga berpesan ke menteri dimaksud, lagi-lagi tanpa menyebutkan nama, untuk menghentikan manuvernya.
“Janganlah dilanjutkan. Hari begini kita tahu orang melakukan apa. Ngono yo ngono ning ojo ngono,” ujarnya mengutip ungkapan Bahasa Jawa, yang kurang lebih bermakna untuk tidak berbuat berlebihan melewati pakem. (ts/pm)
