“Jadi PTPN harus mampu memproduksi minyak goreng yang banyak. Tidak seperti sekarang, produksi minyak goreng PTPN hanya 4 juta liter perbulan, atau 480 juta liter pertahun, jadi harus ditingkatkan lagi minimal 2 miliar liter pertahun,” tutur Andre.
Selain itu, Andre menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter sudah sangat tepat. Namun menurutnya kebijakan tersebut mendapatkan perlawanan dari para oligarki untuk mendapatkan untung banyak dari penjualan minyak goreng.
“Jadi ini perlu dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa oligarki-oligarki itu untung banyak. Jadi kebijakan pemerintah Presiden Jokowi yang menetapkan harga HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 sebenarnya tidak salah dan sudah tepat. Hanya memang ini ada perlawanan dari oligarki,” tutur Andre.
“Jadi harapan kami sekali lagi, kita berikan dukungan penuh kepada PTPN untuk menggarap proyek strategis nasional terhadap 3 subholding milik PTPN yakni sawit, gula dan supporting ini. Tapi terkait minyak goreng, PTPN harus berperan penting serta harus jadi pemain besar, dan ini jadi pelajaran bahwa saat ini negara kita sebagai produsen CPO terbesar di dunia bahkan produsen minyak goreng terbesar di dunia tapi kalah oleh oligarki,” sambungnya. (DETIK)
