Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang makin sulit, dan tidak adanya kecenderungan perbaikan kehidupan masyarakat, diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi dan berani mengambil tindakan tegas, bahkan me-reshuffle para menterinya, terutama menteri ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Demikian anggota Komisi I Yuddy Chrinandi di DPR Jakarta, Rabu (15/20).
Penegasan tersebut merupakan respon atas situasi sulit yang dihadapi rakyat, tapi tidak tampak adanya harapan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Menurut Yuddy, menilik kinerja pemerintahan SBY yang sudah memasuki tahun kedua, kabinet hasil reshuffle belum menunjukkan prestasi signifikan dan belum memperlihatkan pencapaian target minimal pembangunan yang telah dicanangkan pemerintahan SBY.
Bahkan, kata anggota FPG, hingga hari ini kondisinya cenderung akan mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintahan SBY. "Tidak ada tanda-tanda dan kecenderungan bahwa situasi ekonomi akan lebih baik. Kalau begini terus, kepercayaan rakyat pada SBY bisa berkurang," ujarnya.
Yuddy, yang juga dosen Fisip Universitas Nasional (Unas) mengungkapkan, menjelang pemilu presiden dan wakil presiden, SBY berjanji 3 hal kepada rakyat, yaitu pertama, mengentaskan kemiskinan lewat pembukaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, kedua, biaya pendidikanmurah agar kuantitas dan kualitas anak didik meningkat, ketiga, memberantas KKN sebagai upaya menciptakan clean dan good governance.
Namun, ujar dia, indikasinya tidak mengarah pada pemenuhan janji-janji itu. Indikatornya antara lain daya beli masyarakat menurun, angka pengangguran dan putus sekolah meningkat, belum lagi akibat kenaikan BBM, bencana dan merebaknya masalah-masalah sosial, seperti busung lapar.
Oleh karena itu, usul dia, Presiden sebagai kepala pemerintahan jangan mau menerima laporan ABS (asal bapak senang) dari para menterinya. Selain itu, kata dia, Presiden harus terus memantau pelaksanaan tugas setiap kementerian, terutama tim ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Kalau ternyata para menterinya tidak bisa memberikan jaminan perbaikan kepada rakyat, jangan tabu untuk mereshuffle, dari pada rakyat sengsara," ujar dia. "Saya yakin, rakyat akan memberi dukungan, bila reshuffle baik untuk rakyat," sambungnya.
Merujuk pernyataan seorang pakar dan praktisi ekonomi serta anggota DPR yang menganggapp tim ekonomi tidak kreatif dan tidak inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi rakyat, Yuddy menghimbau hal itu dijadikan peringatan serius oleh Presiden SBY, sehingga rakyat memiliki harapan situasi dan kondisi Indonesia semakin baik. (dina)
