Dalam situasi seperti ini, menurut dia, presiden harus bisa menenangkan masyarakat dan meminta untuk menunggu keputusan akhir dari hasil hitung manual KPU. Akan tetapi, pesan tersebut tidak tersampaikan, mengingat presiden saat ini juga sekaligus capres. Presiden justru lebih banyak melakukan selebrasi dengan deklarasi kemenangan.
“Alternatif yang paling elegan adalah melakukan audit atas sistem KPU. Dengan cara ini, sebenarnya bisa menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap KPU yang mulai jatuh,” tuturnya.
Melalui audit tersebut, kata Moenawar, masyarakat akan bisa terlihat secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil audit itu juga akan menjawab dugaan ketidaknetralan KPU yang disuarakan rakyat–antara lain lewat maraknya tagar #KPUJanganCurang. Hasil audit sistem KPU juga bisa mengklarifikasi secara tuntas kesalahan input data bertubi-tubi yang terjadi selama ini.
“Kalau audit ini tidak juga dilakukan oleh KPU, berarti harus masyarakat sendiri yang mengawasi kinerja KPU. Laporkan jika ada kejanggalan. Pantau progresnya,” ujar Moenawar.
“Kalau perlu, viralkan di medsos. Disadari atau tidak, ternyata medsos bisa menjadi penyeimbang atas media mainstream,” ucapnya.
Moenawar berpendapat, banyaknya data yang masuk memang tidak memungkinkan proses input di KPU berjalan cepat. Karenanya, wajar jika kemudian terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara KPU dan sejumlah lembaga pemantau pemilu yang mengumpulkan data melalui para relawan mereka.
“Kalau sudah mencapai 50 persen ke atas, baru bisa dilihat bersama apakah tuduhan (kecurigaan) tersebut benar atau tidak,” kata dia.
Moenawar menyarankan, KPU juga dapat memberikan reward atau insentif kepada para petugas yang punya kinerja bagus, yakni mereka yang mampu memasukkan data terbanyak dan akurat. Dengan begitu, daerah-daerah yang lain akan terpacu untuk segera menginput data secepat mungkin. [ins]
