“Kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta itu jumlahnya ada 1,1 juta, mereka sudah teridentifikasi by name, by adress di Jakarta ini karena mereka selama ini dapat bantuan dari kita,” jelas Anies.
Dalam proses pendataan, Anies mengerahkan unsur masyarakat seperti PKK dan Dasa Wisma, terutama kawasan RT/RW padat penduduk lewat program Jakarta Satu. Anies pun menjanjikan target kepada Ma’ruf, bahwa pendataan ini rampung sekitar 10 hari ke depan.
“Mereka ini misalnya pengemudi ojek atau pedagang bakso, pedagang pedagang kaki lima. Mereka selama ini memiliki pendapatan. Tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Nah, inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya,” tambah Anies.
Anies mengungkapkan bahwa pembicaraan terakhirnya bersama kementerian terkait, menyepakati bahwa pemerintah pusat akan ikut menangani anggaran bantuan sebesar Rp880.000 per warga rawan miskin yang belum masuk ke data Pemprov DKI Jakarta, atau sekitar 2,6 juta keluarga.
Artinya, pemerintah pusat akan ikut menggelontorkan dana sebesar Rp4,567 triliun selama dua bulan dari total jumlah beban pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, yakni mencapai Rp7,4 triliun untuk 3,7 juta keluarga.
“Secara jumlah terselesaikan. Ini juga bersama dengan Menko Kemaritiman. Tetapi yang belum selesai adalah data tentang siapanya [yang mendapat bantuan]. Jadi angkanya sudah disepakati, kemudian besarannya juga sudah, tapi datanya itu yang kita masih dalam proses,” ujar Anies.(*glr)
