Anies menegaskan, dana kemitraan untuk pembangunan proyek tersebut adalah di luar perjanjian dana untuk sampah. Selain itu, proyek yang diajukan Pemkot Bekasi tidak disertai dengan rincian anggarannya.
“Kalau ada anggaran, mungkin tidak Pemprov memproses tanpa ada perincian? Hanya dengan gelondongan begini? tidak mungkin. Dimintai perinciannya, dan perincian itu tak kunjung datang,” tutur Anies.
Sejak bulan Mei Pemprov DKI juga terus menindaklanjuti pengajuan Pemkot Bekasi dengan meminta rincian anggaran proyek tersebut. Namun baru pada tanggal 18 Oktober lalu rincian proyek tersebut diserahkan Pemkot Bekasi.
“Perinciannya baru datang tanggal 18 Oktober. Sudah diminta sejak bulan Mei. Jadi Bu Premi Lasari (Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI) dan tim itu merespon terus, tapi datanya tak kunjung datang,” tuturnya.
Anies berharap Pemkot Bekasi dapat melakukan komunikasi dengan baik selayaknya antar lembaga pemerintahan. Dia mengajak Pemkot Bekasi bertemu dan mendiskusikan masalah tersebut dengan baik.
“Dan perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat DKI Jakarta, bukan dananya gubernur. Kemarin tambahan minta Rp 2 triliun, ini bukan urusan persampahan, kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita. Ini bukan masalah persampahan,” tegasnya.
Polemik yang terjadi saat ini dikatakan Anies adalah masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI. Namun Pemkot Bekasi menyampaikan dengan isu sampah.
“Sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah, tidak. Jadi kami tertib menjalankan semua yang menjadi kewajiban kami. Dan dengan senang hati bertemu. Kalau diceritain nanti malah jadi ramai, kalau saya ceritakan apa yang saya kerjakan lewat HP untuk berkomunikasi, tapi sudahlah, saya tidak mau memperpanjang itu,” imbuhnya. [dtk]
