Eramuslim.com – Polemik yang terjadi sebelum perpanjangan kontrak karya PT Freeport terus membuat kegaduhan terhadap stabiltas politik negara saat ini. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meminta agar Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menendang keluar Freeport dari pengelolaan tambang di Papua.Ical mengakui ada ketidakberesan dalam kegaduhan yang terjadi pasca-Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan ada pelobi yang mencatut nama presiden untuk mendapatkan saham di perusahaan tambang emas tersebut.
“Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan, enggak bener itu,” kata Ical, saat ditemui wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).
Menurut Ical, seharusnya menjelang habisnya masa kontrak PT Freeport menjadi momentum pemerintahan Jokowi-JK untuk mengevaluasi dan bahkan tidak lagi memperpanjang ataupun membuat kontrak baru di Papua. Menurut dia, PT Freeport lebih baik sebagai kontraktor saja.
“Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa, bisa saja kan. Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor kan bisa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara,” tegas mantan Menko Kesra era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Sebelumnya diberitakan, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya indiskasi pelanggaran etik yang diduga dilakukan Setya Novanto selaku ketua DPR RI kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Diakui Sudirman, dirinya sudah mendapatkan restu dari presiden untuk mengambil langkah pelaporan tersebut.
Langkah itu justru membuat situasi politik nasional menjadi gaduh, terlebih ketika Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sikap Sudirman Said bukan atas perintah presiden.(ts)
