Eramuslim.com – Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah menilai, selama ini ada banyak penyimpangan dalam pengelolaan APBD DKI.
Pernyataan tersebut merujuk pada 70 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya kerugian daerah sebesar Rp 2,16 triliun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pempov) DKI 2014.
Amir mengatakan bahwa tenemuan BPK terhadap pengelolaan anggaran Pemprov DKI tahun 2014 menggambarkan betapa buruknya kerja aparat SKPD Pemprov DKI.
Hal itu dikarenakan banyak rambu-rambu dan peraturan yang dilanggar oleh para pejabat Pemprov DKI.
“Kita tahu, BPK RI baru saja menyerahkan enam temuan penyimpangan kasus RS Sumber Waras ke KPK. Ini belum kasus-kasus yang lain yang 70 itu,” kata Amir dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Jakarta Darurat Korupsi’ di gedung BIPI, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015).
Dia menjelaskan, dengan banyaknya temuan BPK tersebut memperlihatkan betapa kerja pejabat Pemprov DKI sangat amburadul.
Hal ini, menurut Amir, diperparah oleh kinerja DPRD DKI yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan anggaran di DKI.
“Harus diakui, anggota DPRD kerap alfa dalam melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran Pemprov DKI,” tegas Amir.
Karena itu, menurut Amir, wajar jika warga Jakarta kecewa terhadap DPRD. Sebab DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat Jakarta, dirasa sudah tidak lagi mewakili mereka.
“Jelas, masyarakat kecewa dengan kinerja DPRD. Setiap hari masyarakat disuguhi pemberitaan soal korupsi,” ujar Amir.
Lebih jauh, Amir memprediksi, bahwa sistem yang amburadul saat ini akan mengalami resistensi yang lebih tinggi apabila pihak eksekutif dan legislatif tidak lekas berbenah.
“Ini bermula dari kongkalikong pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sengaja membuat aturan hanya untuk dilanggar sendiri,”
“Jadi, Jakarta mengalami kebobrokan korupsi sejak di pimpin Jokowi-Ahok. Mereka sengaja merusak tatanan pemerintahan di DKI,” cetus Amir.
Meski begitu, lanjut Amir, memasuki tahun anggaran 2016 ini DPRD sudah menunjukkan gelagat perubahan menuju ke arah yang baik.
“Kita mendukung keterbukaan yang sudah dilakukan DPRD, tapi dalam rapat-rapat DPRD mestinya para wartawan dan LSM disediakan kursi dong,” kata Amir berseloroh.(ts/ts)
