Jika tetap membatasi akses media sosial untuk masyarakat, lanjutnya, pemerintah bisa dianggap melakukan kebijakan yang menyimpang.
“Kalau hanya batas-membatasi sih menurut saya sebuah kebijakan yang sangat berbau militeristik ya. Jadi justru bukan kebijakan yang membawa marwah demokrasi, itu menurut saya PR-nya,” katanya.
Oleh karenanya, tugas ini seharusnya menjadi PR besar untuk diselesaikan oleh Joko Widodo yang saat ini masih menjabat Presiden.
“Sekarang Jokowi kan punya jaket tiga nih, sebagai capres, kepala pemerintahan, dan kepala negara. Menjaga kondisi tetap kondusif itu adalah tes ujian untuk Jokowi sebagai kepala negara, kita sama-sama lihat nih bagaimana level leadershipnya seorang Jokowi, saya sih yakin beliau bisa,” tandasnya.
Sebelumnya, Kemenkominfo menyebut akan melanjutkan pemantauan media sosial menjelang sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun ia belum memastikan apakah pemantauan tersebut disertai dengan pembatasan media sosial seperti pada aksi 22 Mei lalu.
Dikatakan Menkominfo Rudiantara, pemantauan media sosial diharapkan ampuh untuk membatasi eskalasi politik di dunia maya.
“Bukan hanya hoax, kalau hoax itu berita tidak benar. Tapi juga konten yang sifatnya adu domba,” ujar Rudiantara. (rm)
