Kalangan DPR menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), karena itu pemerintah dianjurkan secara jeli dan cerdas mencari penerimaan negara dari sumber lain, jangan rakyat terus yang dibebankan.
“Kalau pemerintah kurang dana, jangan keruk duit rakyat. Tetapi harus secara cerdas mencari pemasukan negara dari sumber lain,” ujarKetua DPR Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan di GedungDPR/MPR Senayan Jakarta, Selasa (14/3).
Agung Laksono mengatakan, DPR berharap keputusan yang akan diambil Tim Teknis Pemerintah yang sedang membahas TDL 2006 harus berpedoman kepada hasil audit BPK tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.
“Dewan minta kepada Tim Teknis Pemerintah yang sedang bahas TDL 2006 agar berpedoman pada hasil audit BPK tentang BPP yang baru-baru ini disampaikan kepada pimpinan DPR,” papar dia.
"Dalam hal rencana kenaikan TDL, saya berpendapat bahwa melihat situasi dan kondisi rakyat Indonesia saat ini, pemerintah perlu mencari upaya maksimal agar TDL tidak naik," sambung Agung.
Ditambahkannya dalam setiap pengambilan keputusan, terutama menyangkut TDL pemerintah harus membicarakannya terlebih dahulu dengan DPR.”Pernyataan Menkeu TDL akan naik adalah prematur. Menujukkan pemerintah tidak bisa bekerja,” harapnya.
Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, pemerintah harus mengkaji secara jeli biaya produksi listrik, lalu bisa mengelaborasikan penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan non pajak.
Selain itu harus ada penghematan. ‘Saya pikir dengan cara itu pemerntah dan PLN tidak perlu menaikkan TDL. Saya sangat tidak setuju jika TDL naik,” ujarnya.
Sementara Ketua Panita Anggaran (Panggar ) DPR RI dari F-PDIP Emis Moeis mengatakan, sebetulnya pemerintah masih memiliki cadangan dana sebesar Rp17 trliun dan itu cukup untuk tujuh bulan. “Sementara kekurangan sekitar Rp10 triliun lagi harus dicari dari sumber-sumber lain, baik pajak maupun non pajak,” terang Emir.
Sedangkan kekurangan sekitar Rp10 triliun bisa diambil dari APBN, misalnya meminimalisir/menekan pos-pos anggaran yang tidak terlalu urgen. Selain itu pemerintah harus mencarinya dari sektor pajak dan non pajak.
“Untuk itu, pemerintah harus melihat dan menghitung dari semester pertama penerimaan negara. Dari situ bisa dihitung seberapa besar lagi PLN membutuhkan dana untuk operasionalnya,”katanya.
Sehubungan dengan itu dia menekankan kepada pemerintah untuk tidak menaikkan TDL, karena dampaknya akan sangat besar bagi rakyat dan juga bagi pengusaha. Kalau tetap dinaikkan maka berarti pemerintah menambah kesengsaraan rakyat dan pengangguran,” desak Emir. (dina)
