Dukungan Indonesia terhadap Iran Akan Resahkan AS

Pengamat Politik Dr. Adnan Anwar dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) yakin petinggi pemerintah dan elit politik Indonesia diduga akan memberikan dukungan kepada Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Indonesia mendukung Iran mengembangkan program nuklir, sepanjang untuk tujuan damai.

Menurutnya, dukungan Indonesia atas Iran akan membuat AS akan kerepotan menghadapi masalah ini dan mau tidak mau Indonesia dalam posisi menguntungkan. “Sehingga pihak AS kemungkinan besar akan lebih intensif melobi Indonesia, bahkan bisa jadi AS memberikan kompensasi, entah berupa pinjaman, hibah atau bantuan militer,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/5).

Adnan, yang juga Ketua Divisi CESDA (Central for Development and Democracy Studies) menambahkan, kondisi saat ini sangat menguntungkan Iran. Karena kalau sampai terjadi perang Iran-AS, maka akan terjadi krisis minyak dunia. Ini bisa merepotkan AS dan juga Indonesia.

Dijelaskannya, bukan hanya petinggi pemerintah dan elit politik nasional, bahkan PBNU yang kabarnya mau dikunjungi Mahmud Ahmadinejad, juga kabarnya memberikan sinyal dukungan kepada Iran.

Iran, kata Adnan, cukup canggih mendekati PBNU. Karena pasti di dalam negeri Indonesia akan ada gejolak anti AS yang merepotkan penguasa tiran itu.

Sementara itu, Sekjen DPP PAN, Zulkifli Hasan mengatakan kunjungan Presiden Iran Ahmadinejad harus dipandang sebagai kunjungan saudara negara berpenduduk muslim. Kedatangannya juga harus memberi manfaat mayoritas muslim Iran. Sehingga Iran dan Indonesia tidak bisa didikte negara-negara Barat.

Disinggung, mengenai lobi Iran meminta dukungan politik kepada Indonesia soal pengembangan program nuklir, Zulkifli, mengatakan sebagai negara yang masuk daftar PBB, Indonesia mengikuti aturan main. “Sepanjang pengembangan nuklir itu untuk tujuan damai, Indonesia akan mendukungnya,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum DPP PBR, Bursah Zarnubi, mendukung Iran mengembangkan program nuklir. Alasannya, kepemilikan senjata nuklir bukan monopoli negara-negara maju. (dina)