Lanjut dia, seharusnya pejabat terkait seperti Menteri Pertahanan, Menteri KKP, Kepala Bakamla, hingga Menko Polhukam bersikap tegas pada China di Natuna. Salah satunya, dengan datang langsung ke Natuna.
“Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet? Mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP sampai ke Kepala Bakamla yang baru,” ucap Himahanto.
“Untuk menunjukkan komitmen ini ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut,” katanya lagi.
Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan, sambung Hikmahanto, maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar.
“Ketegasan ini tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia,” kata dia.
Dikatakannya, banyak pengalaman negara lain yang memilki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi.
“Harusnya Menhan lakukan hal yang sama. Jangan bilang negara sahabat, kita sama Malaysia dan Vietnam juga sahabat, tapi kalau soal wilayah, kita bicara keras,” tutur Hikmahanto.
Alasan menjaga iklim investasi, menurut dia, juga kurang tepat.
Apalagi dibilang mempengaruhi investasi. Mana ada itu. Memangnya Indonesia di dalam negeri, lagi gonjang ganjing politik yang dikhawatirkan berpengaruh pada investasi,” tegasnya. (KMP)
