“Celakanya politik dalam kenyataan banyak dipraktekkan hanya untuk meraih kekuasaan. Dengan kata lain menjadikan kekuasaan dalam politik untuk tujuan utama, bukan perantara,” jelas Habib Umar.
“Semua harus bekerja sesuai kapasitas dan kompetensinya. Ulama bisa berperan tanpa harus berpolitik praktis, tanpa harus menjadi milik kelompok tertentu. Ulama harus menjadi penghubung antara umat Islam dan ajaran-ajaran Rasulullah,” imbuhnya.
Menurut Habib Umar, politik ulama adalah tujuannya untuk mengayomi. Jika adanya ulama yang ikut politik praktis namun ia mengingkari dengan berdusta dan mencela maka ulama itu sudah keluar dari ilmu keulamaannya.
“Karena itu jika ada ulama berpolitik praktis kemudian berdusta, mencela, apalagi berkata kasar, itu berarti dia sudah keluar dari garis-garis keilmuan/keulamaannya. Politik ulama adalah mengayomi,” terang dia.
Terakhir, Habib Umar mengajak para ulama untuk kembali ke garis-garis keulamaannya. Menurut dia, dengan menjadi ulama tanpa berpolitik akan menjadi teladan bagi umatnya.
“Meneladani Imam Malik yang berilmu tanpa hawa nafsu dan tanpa memaksa, contoh saja beliau mau mempertahankan keberagaman dengan menolak menjadikan Muwatta-nya sebagai satu-satunya rujukan hukum negara, ketika diinisiasi oleh seorang khalifah,” pungkas dia. (inc)
