Cholil menjawab cuitan dari HNW. Ia menegaskan akan memberikan sikap atas investasi miras, namun bukan mengeluarkan fatwa.
“Mungkin nantinya kalau diperlukan akan bersikap secara tertulis atas PP miras itum tapi bukan fatwa pak @hnurwahid. Karena secara keseluruhan di MUI pasti tak ingin bertanggungjawab di hadapan Allah menjadi ulama yang menghalalkan miras, cuma cara dakwahnya dicari yang tepat dan bijak,” tukasnya.
Investasi Industri Miras
Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.
Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur. [Suara]
