“Ini demi kepentingan debat, akhirnya jadi celah yang dimanfaatkan Pak Jokowi. Itulah Pak Jokowi masuk ke wilayah itu,” ujar Ujang kepada CNN Indonesia, Jumat (18/1).
Padahal jika ditelaah lebih jauh, data ICW menyebut bahwa mantan narapidana korupsi dari Partai Golkar yang mendaftar sebagai caleg jumlahnya lebih banyak ketimbang Gerindra yakni tujuh orang.
Sementara perbedaan sikap yang ditunjukkan Jokowi delapan bulan lalu itu, menurutnya, karena kapasitasnya sebagai presiden. Sebagai seorang presiden, kata dia, Jokowi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sesuatu yang benar karena memang UU membolehkan. Enggak boleh dong presiden atau siapa pun ucapannya melanggar UU, karena (hak napi) itu kan dijamin UU,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Ujang, pembahasan isu mantan narapidana korupsi juga menjadi tolok ukur bagi masing-masing capres terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tiap calon harus mampu menunjukkan komitmen tersebut.
Tak hanya Jokowi, menurut Ujang, Prabowo juga tidak konsisten. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo cukup lantang menyatakan pemberantasan korupsi.
Namun dengan jawaban yang ditunjukkan Prabowo dalam sesi debat tersebut, mantan Danjen Kopassus itu justru tak menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Apalagi Prabowo sempat menyebut bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya ‘tak seberapa’.
