Untuk itu kecurangan dalam pemilu harus dilawan sekarang juga oleh siapapun yang ingin menegakkan demokrasi. Jika tidak maka akan meninggalkan trauma di masyarakat, bahwa kecurangan akan dilindungi oleh kekuasaan, akan terjadi lagi di pemilu-pemilu selanjutnya.
“Masyarakat tidak percaya lagi dengan pemilu jurdil dan demokrasi akan ditentukan oleh para pemilik uang, lembaga survey dan media TV,” katanya.
Ia menambahkan jika temuan masyarakat atas kecurangan pemilu semakin banyak sementara KPU gagal memberi klarifikasi maka ini akan mendorong lahirnya aksi-aksi di masyarakat untuk menolak hasil pemilu untuk selamatkan demokrasi.
“Saya kira tuntutan masyarakat sekarang sudah bukan lagi soal menang atau angka-angka, tetapi lebih kepada pembuktian apakah pemilu telah berjalan jujur dan adil, baik sebelum hari H, hari pencoblosan, sampai pengitungan suara di TPS maupun KPU,” ungkapnya.
“Ini berbahaya, karena selain sulit mengkonsolidasikan potensi-potensi membangun negara 5 tahun ke depan, juga pemerintahannya cenderung represif untuk menutupi legitimasi yang rendah,” tambah Gde. (jk/tsc)
