Eramuslim.com – Jaringan 98 mencurigai adanya partai politik (parpol) dan faksi elite politik tertentu yang ikut mengatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle Kabinet Kerja mendatang.“Kami curiga ada partai politik dan faksi elite yang ngatur-ngatur Presiden Jokowi dalam reshuffle Kabinet Kerja mendatang. Bisa jadi merasa berjasa di Pilpres 2014, atau memang ndablek sontoloyo tak paham mekanisme dan aturan ketatanegaraan,” tegas Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba, Rabu (6/01/2016).
Lebih lanjut, Ricky mengaku pihaknya berulang kali menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi. Sehingga partai politik, elite dan relawan Jokowi tak boleh intervensi dan lakukan upaya-upaya oportunistik demi kepentingan kelompok dan golongannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun media sosial, Minggu (3/1/2016) menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dan mengintimidasinya dalam reshuffle kabinet.
“Kami sarankan Presiden Jokowi sapu bersih para Menteri anasir nekolim neoliberalisme penelikung janji Trisakti dan Nawacita,” ujarnya.
Selain itu, Ricky menyarankan perlu juga disusun kerangka besar ideologisasi dan arah bernegara. Dulu disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta teknis pelaksanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disosialisasikan serius hingga pelosok perdesaan.
Ricky melanjutkan, Jaringan ’98 siap menggalang kekuatan rakyat bila Presiden Jokowi konsisten susun Kabinet Kerja yang antinekolim neoliberalisme dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tiap bulan reshuffle juga gak masalah. Rakyat ingin kabinet ahli pekerja keras tuntaskan problem bangsa, tak hanya sibuk pencitraan seremonial. Problem ekonomi rakyat, penjualan aset-aset strategis, gejolak perburuhan, fluktuasi dollar dan lain-lain hanya dapat diselesaikan oleh kabinet yang cerdas, militan, kreatif, inovatif dan nasionalis. Lawan sontoloyo pengganggu reshuffle hak prerogatif presiden!,” tandas Ricky Tamba. (ts/rn)
