Eramuslim.com – Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) meminta para pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi yang dilontarkannya ketika menjadi pembicara dalam acara Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera pada 12 Februari 2021.
Menurut JK itu adalah sebuah pertanyaan dalam hal mewakili kegelisahan masyarakat dan betujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri.
Untuk itu JK berharap agar para pihak tidak usah terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya tersebut.
Karena menurutnya dalam sebuah pemerintahan demokrasi, kritik adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.
Hal itu disampaikan JK di kediaman pribadinya Jl. Brawijaya No.6 Jakarta Selatan Kebayoran baru, senin 15 Februari 2021.
“Apabila pemerintahan ingin berjalan secara demokratis, maka penting ada check and balancing dan apa yang saya kemukakan itu berwujud pertanyaan dan itu wajar, bahwa bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi ? itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda beda terutama buzzer buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik. Padahal pertanyaan saya sederhana sekali, yaitu bagaimana caranya mengkiritik” Jelas JK.
Terkait tanggapan dari Pemerintah tersebut JK sangat mengapresiasi penjelasan dari pihak pemerintah melalui juru bicara Presiden Fadjroel Rachman yang telah memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya mengkritik.
Menurutnya itu yang harus dilakukan dalam menanggapi pertanyaannya tidak dengan tafsir yang macam macam.
