“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol Cipali 116 kilometer tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” jelas Sandi.
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di samping dana swasta murni, pemerintah katanya juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP).
Hanya saja, walau skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan.
“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” jelas Sandi. (wartakota)
