Jokowi, Papua dan Pencitraan

Bahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pemerintah memiliki rancangan besar mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua dan Papua Barat.

Atas dasar itu, pemerintah SBY kemudian membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Rinciannya, 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 triliun.

Ketujuh ruas jalan strategis dengan total panjang 2.056 kilometer tersebut adalah Nabire-Waghete-Enarotali sepanjang 262 kilometer, Jayapura-Wamena-Mulia dengan panjang 733 kilomter, Timika-Mapuru Jaya-Pomako sepanjang 39,6 km, dan Serui-Menawi-Saubeba sepanjang 499 kilometer.

Berikutnya adalah Jayapura-Sarmi 364 kilometer, Jayapura-Holtekamp-Batas PNG 53 kilometer, dan Merauke-Waropko sepanjang 557 kilometer.

Sedangkan empat ruas jalan prioritas Provinsi Papua sepanjang 361 km, yakni Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Provinsi Papua Barat juga menjadi lokasi pembangunan empat ruas jalan yakni Sorong-Makbon-Mega sepanjang 88 kilometer, Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari dengan panjang 606,17 kilometer, Manokwari-Maruni-Bintuni 217,15 kilometer dan Fak-Fak-Hurimbe-Bomberai sepanjang 139,24  kilometer.

Tulisan ini sedikit membuka mata hati hati kita agar melihat Papua secara terang dan benderang, memilah, memilah mana pemimpin yang bekerja mengejar pencitraan dan mana pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh dalam kesunyian.

Seorang pemimpin yang profesional, kapabel dan mempunyai integritas tidak pernah menggembar-gemborkan seakan-akan metamorfosis Papua seperti daerah lain, apalagi bandingkan dengan negara lain.

Sukarno juga membangun Universitas Cenderawasih, Kota Holandia atawa Sukarnopura atawa Jayapura tidak pernah gembar-gembor melalui media, Soeharto membangun hampir 60 persen pembangunan Papua juga tidak pernah klaim dan mengklaim. Demikian pula Habibie. Gus Dur melakukan suatu kebijakan yang substansial dan fundamental dengan memberi Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua dan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua saja tidak pernah gembar-gembor.