Kementerian BUMN dinilai lebih mengutamakan tugas menjual aset-aset negara dan jadi broker kapitalis asing.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Zainuddin Amali, di Jakarta, Rabu (14/2).
"Kalau cuma jadi broker dari kaum kapitalis, itu sudah sangat jauh menyimpang dari tujuan awal keberadaan kementerian itu. Dan kalau hanya itu kerjanya, sebaiknya tidak perlu ada kementerian itu. Kembalikan saja semua BUMN ke sektor masing-masing, " tegas Amali.
Menurutnya, tujuan utama pembentukan Kementrian BUMN adalah untuk memmbangkitkan ekonomi bangsa, bukannya malah memberi keuntungan pada pihak asing.
"Tujuan awalnya kan untuk merevitalisasi BUMN termasuk menyehatkan, supaya bermanfaat untuk rakyat untuk bangsa Indonesia. Ternyata dalam perjalanannya, malah keberadaan Menteri BUMN hanya tukang jual-jual aset negara, " papar dia.
Oleh karena itu, ia meminta adanya perhatian khusus pihak berkompeten, baik itu pemerintah maupun aparat keamanan, agar mewaspadai manuver para antek asing di jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia.
"Cukup sudah kita kecolongan dengan kehilangan Indosat, Telkomsel, BCA, BII, Bank Danamon dan lain sebagainya ke negara-negara asing yang kapitalis. Tetapi sekarang yang perlu diwaspadai, bukan para kapitalis dari negara-negara itu, namun antek-anteknya, para kaki tangannya yang juga ada di lingkup birokrasi, " tegasnya.
Kritik itu disampaikan Amali terkait dengan rencana Kementerian BUMN akan menjual saham sejumlah BUMN, seperti Bank BNI, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara dan beberapa lainnya. (dina)
