Eramuslim.com – Kewajiban untuk mempertahankan minimal 30 persen kawasan hutan dalam UU Kehutanan dicoret lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Maklumat yang ditetapkan langsung sebelumnya oleh mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie setelah reformasi, tapi kini dihapus dalam Omnibus Law yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam Omnibus Law, angka 30 persen hilang dan pengaturan diserahkan kepada pemerintah pusat di tingkat yang lebih rendah dari UU, yaitu Peraturan Pemerintah (PP).
“Pemerintah pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS (Daerah Aliran Sungai) dan/atau pulau,” demikian tertulis dalam Pasal 36 Omnibus Law.
Lalu sebenarnya, apa tujuan awal kewajiban 30 persen kawasan hutan ini dimuat dalam UU Kehutanan dan mengapa sampai diubah di Omnibus Law, berikut kronologinya:
1. Ditetapkan Habibie
Maklumat 30 persen kawasan hutan ini tercantum dalam Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini diteken oleh mantan Presiden BJ Habibie pada 30 September 1999, setahun setelah mantan Presiden Soeharto tumbang.
Lima tahun kemudian, 11 Maret 2004, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu atas UU Kehutanan ini. Perpu ini sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004, yang saat ini berlaku. Tapi, maklumat kewajiban 30 persen ini sama sekali tidak diganggu gugat.
2. Tujuan Awal
Tujuan dari kewajiban 30 persen ini sudah ditulis dalam bab penjelasan di UU Kehutanan. UU ini menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan intensitas hujan yang tinggi, peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, hingga sedimentasi. Maka, ditetapkanlah luas kawasan hutan dalam setiap DAS dan/atau pulau, minimal 30 persen dari luas daratan.
3. Tidak Boleh Jadi Dalih
Tidak sampai di situ, UU Kehutanan memerintahkan pemerintah menetapkan luas kawasan hutan di daerah berdasarkan sejumlah pertimbangan. Mulai dari kondisi fisik, iklim, penduduk, dan keadaan warga setempat.
Dengan pertimbangan itu, pemerintah juga tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutan, sekalipun di daerah yang memang hutannya sudah di atas 30 persen. “Luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada,” demikian penegasan di UU Kehutanan.
