Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan, setiap mekanisme pengambilan keputusan di DPR sudah cukup jelas, DPR selalu berusaha membangun check and Balance dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. "Boleh-boleh saja beliau (Amin Rais) mengatakan seperti itu, saya tidak mengerti apa maksudnya, saya anggap pernyataan itu tidak benar, " katanya sebelum melakukan hearing dengan DPRD Papua di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/02),
menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR Amin Rais, yang menyatakan untuk kesekian kalinya, bahwa DPR periode saat ini hanya sebagai tukang stempel kebijakan Pemerintah.
Menurut Agung, meskipun DPR sering beda pendapat yang dengan pemerintah, bukan berarti DPR harus terus mempertentangkan perbedaan pendapat itu. Karena DPR mempunyai fungsi menjaga keseimbangan berbagai aspirasi termasuk yang berasal dari kelompok masyarakat di daerah.
Agung menambahkan, selama ini setiap keputusan yang diambil oleh DPR melalui suatu proses yang terbuka dan demokratis.
Sementara itu ditempat terpisah, anggota komisi I, Effendi Choiri membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh mantan Ketua MPR RI Amin Rais, bahwa kinerja anggota DPR periode 2004 – 2009 sangat lemah, baik pada sisi figur pemimpin kolektif atau perseorangan. Hal ini dibuktikan, dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang diprotes oleh masyarakat, karena ketidakmampuan anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah.
"Bukti-buktinya bisa kita lihat, misalnya kenaikan harga BBM, kasus impor beras dan rencana kenaikan TDL. Ini faktor ketidakmampuan DPR mengkritisi Pemerintah, " katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPR untuk mengevaluasi kinerja yang pernah mereka lakukan. (Novel/Travel)
