Eramuslim – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno berencana menawarkan pembangkit listrik yang telah beroperasi (eksisting) milik PT PLN (Persero) kepada swasta. Rencana ini menyusul surat Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk dua menteri terkait potensi gagal bayar utang.
Rini menjelaskan, dalam proyek listrik 35 ribu MW, PLN mengerjakan pembangkit listrik lebih dari 9 ribu MW. Sementara lebih dari 25 ribu MW dengan skema Independent Power Producer (IPP). Artinya skema IPP, konstruksi maupun pendanaan merupakan tanggungjawab pihak swasta.
“Sebelum 35 ribu MW, total kita punya pembangkit listrik 46 ribu MW. Sebagian IPP, tapi sebagian besar milik PLN. Ini sedang kita lihat, yang efisien akan ditawarkan ke swasta,” kata Rini di Shangri-La Jakarta, Kamis (28/9).
Dalam berinvestasi, Rini menilai, aset berupa pembangkit listrik milik PLN harus terus berjalan secara efisien. “Yang sudah berproduksi listrik dengan harga efisien dan memadai, kalau dijual pun tidak ada masalah. Ini yang sedang kita lihat,” tuturnya.
Penawaran kepada investor, menurut Rini dibuka untuk proyek-proyek pembangkit listrik PLN yang sudah berjalan (brownfield). “Yang sudah brownfield, kita mau cari partner untuk mempercepat pembangunan. Kita undang investor, seperti jalan tol, jadi tidak jelek juga kalau kita mau continue on bangun transmisi, dan lainnya,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, saat ini utang PLN yang berasal dari berbagai sumber mencapai Rp 300 triliun. Namun, besaran utang yang dimiliki PLN masih dalam status aman, bahkan PLN memiliki dana pinjaman siaga yang sewaktu-waktu bisa diambil sebesar Rp 30 triliun.
“Utang Rp 300 triliun, selama ini tidak ada kreditur yang mempermasalahkan,” kata Sofyan.
Sofyan mengungkapkan, PLN masih mendapat kepercayaan berutang karena aset yang dimiliki perusahaan cukup besar, yaitu Rp 1.300 triliun dan ekuitasnya Rp 900 triliun.
