Eramuslim – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung langkah MUI Jawa Barat melarang deklarasi gerakan tagar #2019GantiPresiden. Larangan ini tentu saja menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan. Jelang Pilpres 2019, lembaga yang diisi para ulama ini dinilai telah dibawa-bawa ke urusan politik. Padahal, ulama seharusnya menjadi pencerah dan payung umat, netral, dan harus menjaga kerukunan.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Muslim Arbi mengatakan, saat ini MUI memang sudah bergeser misi dari mengurusi umat menjadi mengurusi politik. Padahal semua pihak juga mengetahui bahwa MUI bukan parpol tapi lembaga untuk mengurusi aqidah.
Menurutnya, jika MUI berubah mengurus politik dari pada urus umat maka akan membuat posisi MUI di mata umat juga di mata pemerintah menjadi buruk. Sehingga ketika MUI mengeluarkan fatwa maka bisa dianggap membawa misi dan kepentingan politik tertentu. “Ini yang harus dihindari oleh MUI,” tegasnya kepada Harian Terbit, Minggu (5/8/2018).
Muslim berpesan agar MUI memposisikan diri sebagai pemberi pencerah bagi umat. Oleh karena itu MUI juga harus menolak dengan tegas untuk ditarik kesana-kemari oleh kentingan politik tertentu. MUI jangan tergoda dan mesti mejaga marwah dan martabatnya sebagai lembaga umat yang netral. Biarlah sosial politik mapun politik praktis diurus parpol dan kekuatan-kekuatan yang bermain di politik.
“Pemimpin juga jangan goda dan seret-seret ulama di MUI berpolitik apalagi politik praktis,” tegasnya.
