Dengan begitu, pemerintahan Jokowi dapat memberi perpanjangan izin tambang Freeport Indonesia sejak 30 Desember 2016. Bersamaan dengan perpanjangan ini, pemerintah juga menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.
“Dengan demikian, izin perpanjangan Freeport sah diperpanjang hingga 2041 pada akhir 2018 dengan ditandai pelunasan transaksi pembelian saham Freeport Indonesia oleh Inalum,” urainya.
Anthony kembali menegaskan, penerbitan PP 1/2017 bisa menjadi dasar kuat masyarakat untuk mencurigai pertemuan Jokowi dengan bos Freeport asal Amerika Serikat itu, seperti pernah disampaikan Sudirman Said.
“PP No 1 Tahun 2017 sebagai dasar hukum perpanjangan izin tambang Freeport, dan sekaligus melibatkan transaksi pembelian saham Freeport senilai 3,85 miliar dolar AS,” pungkasnya. (rmol)
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI :
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
