Eramuslim – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap reklamasi Teluk Jakarta rentan pelanggaran HAM karena membatasi akses mata pencarian nelayan sehingga menyebabkan pemasukan mereka berkurang.
Pelapor Khusus untuk Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB, Hilal Elver, menyatakan bahwa sampai saat ini proyek pembangunan 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta bahkan telah menyebabkan menurunnya pendapatan nelayan hingga 80 persen.
“Banyak masyarakat miskin yang tinggal di wilayah Teluk Jakarta telah terkena dampak parah akibat proyek reklamasi 17 pulau. Meski proyek ini sempat dimoratorium, tetapi pembangunan yang sudah ada telah menciptakan menurunnya jumlah ikan yang bisa ditangkap nelayan sebanyak 80 persen. Ini tentu sangat mempengaruhi pemasukan dan kesejahterahan nelayan,” kata Elver dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/4).
Elver mengatakan saat ini nelayan Teluk Jakarta semakin kehilangan akses menuju pesisir dan wilayah tangkap ikan mereka akibat reklamasi. Nelayan, ujarnya, dipaksa untuk berlayar lebih jauh lagi demi bisa mendapat ikan.
Pelapor khusus PBB asal Turki itu mengatakan bahwa mengambil sumber mata pencarian nelayan di Teluk Jakarta sama saja mendorong mereka terus terperosok ke jurang kemiskinan yang ekstrem. Sebab, berkurangnya pendapatan mereka sama saja membuat para nelayan semakin sulit menjangkau akses terhadap pangan berkualitas.
