Kompensasi yang berasal dari selisih harga ketetapan dengan harga keekonomian formula ini meningkatkan pos pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya sebesar 428 persen dari US$740,1 miliar menjadi US$3,91 miliar.
Peningkatan pos pendapatan tersebut berkontribusi pada tumbuhnya total penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar 25,9 persen dari US$46 miliar menjadi US$57,93 miliar.
Direktur Keuangan Pertamina Pahala Mansuri mengungkapkan pemberian kompensasi tersebut merupakan konsekuensi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam beleid tersebut, apabila perseroan menjual BBM bersubsidi maupun penugasan di bawah harga dasarnya maka perseroan berhak mendapatkan penggantian.
“Penggantian itu atas dasar kami menjual di bawah harga pokok produksi tentunya ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah itu mendukung dan memastikan kondisi keuangan Pertamina bisa melakukan penugasan yang diberikan pemerintah,” ujar Pahala dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (31/5).
Pahala menyatakan penggantian kompensasi penjualan BBM yang di bawah harga keekonomian melihat kondisi keuangan pemerintah.Kendati demikian, perseroan mengapresiasi sikap pemerintah yang sudah mengakuinya sebagai piutang.
“Untuk pembayaran (piutang) masih dalam proses untuk bisa dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah. Hal ini akan sangat tergantung dengan kondisi fiskal dan kondisi keuangan pemerintah juga,” ujarnya.
Menurut Pahala, pembahasan mengenai kesepakatan penggantian kompensasi dengan pemerintah menjadi salah satu faktor laporan keuangan tahun lalu terlambat kepada pemegang saham. Pasalnya, audit keuangan perseroan harus dilakukan berdekatan dengan audit laporan keuangan pemerintah. Sebagai catatan, penyerahan laporan keuangan tahunan seharusnya diserahkan perseroan paling lambat pada Februari lalu. [cnn]
