Eramuslim – Keputusan politik Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan Ibukota ke Kalimantan sepertinya masih jadi pertentangan. Bukan hanya di level masyarakat yang menolak keras tentang wacana pemindahan ibukota.
Pernyataan menteri Bappenas Sofyan Jalil yang mengatakan Kalimantan Timur akan jadi ibukota baru dibantah sendiri oleh Jokowi adalah indikasi dalam level birokrasi tidak kompak.
Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai permintaan izin Jokowi di hadapan anggota parlemen dalam sidang tahunan hanyalah sebatas mereproduksi isu. Sama dengan beberapa pemimpin sebelumnya yang menyatakan akan memindah ibukota seperti Soekarno dan Soeharto.
“Ini jadi kecenderungan pemimpin kita untuk memproduki isu politik baru setiap pemimpin.kapan waktu pemindahannya juga masih belum jelas, sumber anggaran pemindahan juga tidak tertuang jelas,” tandas Cecep, Senin (25/8).
Cecep melihat belum ada indikasi pemerintah akan serius memindahkan ibukota, mulai naskah akademis, pelibatan ahli dan juga pembahasan bersama legislator. Jokowi kata Cecep, harus benar-benar menjamin apakah saat tahun 2024 waktu pencanangan ibukota baru akan dilanjutkan oleh penggantinya nanti.
“Ini kan 2024 Jokowi sudah tidak berkuasa. Siapa yang bisa menjamin kesinambungan pemimpin sebelumnya ke sesudahnya. Ini kecenderungan politik kita nggak istikamah dalam membuat sistem politik ajeg, saat berbeda bisa bertolak belakang,” pungas Cecep. (rmol)
