Eramuslim.com – Pengelolaan dana dari pihak swasta atau yang kerap dikenal dengan dana pertanggung jawaban sosial perusahaan (corporate social responbility/CSR), dinilai amburadul. Selain itu pengelolaan dana CSR itu melanggar aturan karena tidak dimasukkan dalam APBD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut masalah ini, tidak boleh diam saja.
Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Accountability (Infra) Agus Chairudin mengatakan, bila merunut pada UU Nomor 41 Tahun 2012, penggunaan dana CSR adalah melanggar. Sebab, di situ dinyatakan bahwa anggaran CSR diperhitungkan dalam APBD untuk digunakan dalam tahun yang berikut. “Bukan ditagih sekarang dan bisa digunakan segera,” ucap Agus saat dihubungi di Jakarta.
Ia melihat, minimnya penyerapan APBD DKI Jakarta berkaitan dengan kebijakan Ahok saat menjabat beberapa kali melanggar aturan. “APBD DKI seharusnya surplus. Tetapi kenapa penyerapannya senantiasa minim? Karena kebijakan yang diterapkan Ahok sejak menjabat banyak yang melanggar aturan,” paparnya.
Dana Bansos
Kebijakan lain yang dilanggar berkaitan dengan keuangan, seperti pengelolaan dana hibah bansos. “Kebijakan lainnya yang dilanggar itu terutama soal hibah bansos APBD yang diperuntukkan kepada lintas sektor. Artinya di luar dari muspida. Seperti hibah ke Mabes Polri, Mabes TNI, Mabes AD, Kostrad itu kan di luar lintas sektor dan APBN mereka. Dan, ternyata hibah bansos berbentuk fresh money,” kata dia.
Menurut Agus, penyerapan APBD yang dilakukan Ahok tidak sesuai dengan UU Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Ia menuturkan, hal ini mengakibatkan ketidakberanian pejabat dan para pengguna anggaran untuk mengeksekusinya. “Dengan demikian, mereka akan memilih untuk menggunakan dana CSR,” ungkapnya.
KPK
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dalam kasus dugaan penggunaan dana CSR oleh gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pihakanya tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kasus penggunaan dana CSR oleh Ahok tersebut masih dalam proses penyidikan oleh penyidik KPK.
“Kita tidak bisa update, tidak bisa sampaikan kalau ada perkara – perkara yang masih dalam proses sebelum penyidikan. Karena kalau belum proses penyidikan maka kita tidak bisa bicara soal orang yang diduga terlibat,” ujar Febri kepada Harian Terbit, Selasa (10/1/2017).
Menurut Febri, pihaknya bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut jika ada pengaduan dari masyarakat.
Dana Pengembang
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga melihat, dalam membangun Jakarta, Ahok kerap bersikeras menggunakan dana pengembang untuk melakukan pembangunan fisik yang dampaknya untuk masyarakat.
“Pembangunan pakai dana pengembang membuat SKPD makan gaji buta. Banyak SKPD yang mengeluh ke saya, ngapain lagi kita kerja kalau semua udah dikerjain swasta,” ujarnya.
Ia mencontohkan, misalnya saja penataan waduk pluit. Sampai saat ini, lanjut dia, masih banyak pemukiman yang belum dibebaskan. “Termasuk dengan pembangunan Ruang Publik Terbuka Rumah Anak (RPTRA) yang kini akhirnya banyak yang tidak berfungsi seperti tujuan awalnya,” ungkap dia.
Audit
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI mengaudit dana CSR yang diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Mengingat dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana publik yang secara langsung menjadi aset pemerintah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, Ahok telah melakukan kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya, penerimaan dari pihak swasta diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dahulu dan dicatatkan dalam APBD.
“Padahal, Pasal 3 ayat (6) UU No. 17/2003 (Keuangan Negara) jelas bunyinya, semua penerimaan yang menjadi kewajiban daerah tahun bersangkutan, harus dimasukkan APBD,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.
“Nah, ini yang diterima (dari swasta) kagak masuk (APBD), yang keluar juga enggak masuk,” ketus ketua DPD Gerindra DKI itu.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Johnni Ventus Hutapea, mengaku sampai saat ini pihaknya belum pernah mendapatkan laporan dari Pemprov DKI Jakarta terkait aliran dana CSR yang diperoleh.
Karenanya jika tidak ada laporan maupun pertanggung jawaban, Johnni mengaku khawatir dana CSR tersebut diselewengkan. “Permintaan CSR yang dilakukan pak Ahok tentunya melekat dengan jabatan beliau sebagai gubernur. Sehingga tidak ada baiknya bila penggunaan dana ini ada laporan pertanggung jawabannya,” ucapnya. (kl/ht)
