Eramuslim – Kalangan pelaku usaha sektor riil menilai dampak dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap tingkat produktivitas dan efisiensi industri masih minim. Minimnya dampak tersebut setidaknya dirasakan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo).
Wakil Asperindo Budi Paryanto mengatakan pembangunan infrastruktur berdampak minim karena kehadiran jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek lainnya tidak disempurnakan dengan tata kelola dan regulasi yang mendukung.
Ia menyontohkan, misalnya pada pembangunan Bandar Udara Internasional Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. Ia menjelaskan Bandara Kualanamu merupakan salah satu bandara yang cukup vital dan bergengsi yang dimiliki Indonesia.
Sayangnya, pembangunan bandara yang sudah melayani penerbangan rute internasional itu tidak dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang mampu membuat kegiatan bongkar muat kargo lebih cepat. Padahal, kecepatan pelayanan kargo menjadi salah satu indikator penting bagi keseluruhan pelayanan bandara.
Menurut data yang dimilikinya, waktu bongkar muat dari pesawat hingga masuk gudang barang di bandara tersebut bisa memakan waktu sekitar dua jam. Selanjutnya, dari gudang barang ke agen pengiriman bisa sekitar satu jam. Artinya, total waktu bongkar muat barang hingga ke pengiriman membutuhkan waktu tiga jam.
“Kalau di bisnis udara, tiga jam ini luar biasa, karena kami itu hitungannya menit, bukan jam. Jadi banyak bandara baru dibangun, tapi pembangunan kargonya menjadi prioritas terakhir,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/2).
