Di masa pemerintahan Pak Harto, mimpi untuk mengembalikan kejayaan bangsa tidak surut. Kalau Bung Karno percaya pada revolusi maka Pak Harto mengedepankan pembangunan. Stabilitas ekonomi terjaga, pertumbuhan ekonomi tinggi, kita melakukan swasembada pangan bahkan kita disebut-sebut sebagai salah satu negara Macan Asia yang segera bertranformasi dari negara agraris menjadi negara industri maju. Tetapi ternyata pembangunan saja tidak cukup untuk mengembalikan kejayaan bangsa, gagasan demokratisasi muncul di penghujung milenum kedua.
Di era reformasi, kita percaya demokrasi bisa menjadi sarana untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Masa transisi kita lalui di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarno Putri. Sementara perubahan-perubahan mulai kita rasakan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan-perubahan itu sebagian kita rasakan dengan cepat, sebagian lainnya terus tumbuh dan berproses.
Para pendahulu kita mampu meninggalkan jejak perubahan untuk Indonesia karena mereka membawa karakter kepemimpinan yang sama yaitu : kepemimpinan yang kuat, kepastian hukum dan harmonisnya hubungan antar lembaga negara. Sesuatu hal yang langka kita temukan sekarang.
Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementrian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara.
Sekarang, saudara sekalian-sekalian, kenapa terdengar nada-nada sumbang yang ketakutan terhadap gagasan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Kenapa bergema nada-nada khawatir dari keinginan untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, menjadikan Indonesia untuk orang Indonesia.
