eramuslim.com – Kabar masih adanya lahan konsensi tambang di wilayah yang akan dijadikan Ibukota Negara (IKN) harus dijadikan perhatian serius oleh pemerintah. Kementerian harus saling berkoordinasi intensif dalam rangka memperjelas duduk perkara perpindahan IKN.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto pun meminta agar perpindahan IKN ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu hingga masalah tersebut benar-benar jelas.
“Masak Ibukota Negara dibangun di lahan milik orang. Ibaratnya mau buka warung, tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok,” katanya.
Mulyanto menegaskan, kekisruhan lahan konsensi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN. Sebab, di internal pemerintahan sendiri terjadi miskomunikasi antarkementerian terkait, lemah koordinasi.
“Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan. Dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” katanya.
