Eramuslim.com – Dengung suara anggota dewan Parlemen Senayan pecah. Kabar 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) dari Menteri Sosial Tri Rismaharini menjadi penyebabnya. Mereka merasa tidak dianggap sebagai mitra. Laporan itu justru disampaikan ke lembaga antirasuah.
“Bu Risma belum menyampaikan data ganda itu ke publik,” ucap Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto kepada merdeka.com, Sabtu pekan lalu. Politikus PAN itu mengaku terkejut. Apalagi data ganda disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dirasa sangat bombastis.
Risma sampai sekarang memang belum menjelaskan detil ihwal data ganda yang disampaikan ke KPK. Permasalahan ini sebenarnya tengah dibahas serius di DPR. Kondisi ini juga terkait temuan hampir 50 persen kabupaten kota belum memperbaiki data. Bahkan ada 100 kabupaten kota sudah 10 tahun terakhir tidak memperbaiki data.
Bila dirinci dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian ada pula program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdaat 18,8 juta KPM. Serta serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) mencapai 10 juta KPM.
