Eramuslim.com – Lonjakan utang luar negeri Indonesia ke Tiongkok yang meroket hingga 59 persen memicu keprihatinan DPR. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menilai fakta ini memperkuat tudingan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memosisikan dirinya sebagai “pelayanan yang baik” bagi negeri tirai bambu itu.“Hanya ada satu kata: prihatin! Sudah kesekian kali kita mengingatkan pemerintah untuk tidak jor-joran menumpuk utang. Tapi, sepertinya pemerintah punya cara pikir yang berbeda. Kita tidak tahu persis apa yang ada dalam isi kepala pemerintah sekarang ini. Apakah ini kebijakan ekspansi, ataukah kebijakan dari para pemburu rente,” kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta (21/03).
Heri memaparkan menariknya, dari 5 kreditor besar Indonesia, hanya utang ke Cina saja yang mengalami kenaikan signifikan hanya dalam waktu setahun berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang dirilis Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI.
“Pertanyaannya, “mengapa?” Tidak ada penjelasan yang detil. Pemerintah terkesan menutup-nutupi,” sindir politikus Gerindra itu.
Menurut Heri, banyak kasus ULN kepada Tiongkok yang misterius seperti pinjaman kepada 3 Bank BUMN (Mandiri, BRI, BNI). Hingga hari ini tidak ada penjelasan yang memuaskan dari pemerintah.
“Saya khawatir, dengan tidak adanya penjelasan yang komprehensif, pas kita bangun besok pagi. Semakin menegaskan negara ini sudah tergadai,” tutur dia.
Berkaca pada kondisi ini, Indonesia sedang dihadapkan dengan naiknya rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), yang sekarang saja sudah di atas 30 persen.
Sebaliknya, posisi debt service ratio (DSR) terus meningkat di atas 50%. Artinya, beban utang bangsa ini semakin besar dan berat. Lebih dari setengah pendapatan ekspor hanya habis untuk membayar utang ke asing.
Beban yang harus dibayar itu akan terasa lebih berat lagi di tengah buruknya kinerja ekspor nasional. Sementara, penerimaan ekspor Indonesia, baik migas maupun nonmigas, semakin menurun.
Data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2015 menunjukkan bahwa neraca perdagangan migas tercatat defisit sebesar USD 1,2 miliar, lebih rendah 55,2 persen (qtq), sedangkan neraca perdagangan nonmigas hanya surplus sebesar USD 4,3 miliar atau lebih rendah dari surplus triwulan sebelumnya sebesar USD 5,2 miliar.
“Kondisi itu seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Peringatan keras yang bisa membuka mata dan hati pemerintah untuk tidak terus-menerus mencari jalan pintas dengan berutang. Kabinet yang gembar-gembor dengan slogan Kerja… Kerja… Kerja… ditugaskan bukan untuk menggadaikan negeri ini kepada asing,” tandas Heri.(ts/pm)
