Jika Prabowo menang di MK maka sebagai Presiden ia harus konsekuen memulihkan kembali kedaulatan rakyat dan negara. Langkah awal dengan membuat “Konsensus Nasional” untuk arah pembangunan kedaulatan tersebut. Seluruh elemen rakyat diajak berkontribusi dan berpartisipasi. Parlemen diberdayakan, ekonomi kerakyatan ditata dan hukum dibenahi. Penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan.
Jika Prabowo dipaksa kalah oleh MK, ia tetap harus jadi lokomotif perjuangan gerakan kedaulatan rakyat. Memimpin dengan berani dan siap dengan risiko perjuangan untuk ditekan, diancam jika perlu dipenjara. Pejuang tak mudah goyah pendirian. Pemimpin yang istiqamah akan bersambung tongkat estafeta sampai mendapat kemenangan. Mewaspadai perundingan yang meninabobokan dan melemahkan perjuangan. Prabowo tak boleh seperti pemimpin lain yang plin plan, mengecewakan dan akhirnya dibenci rakyat. Ayam sayur yang direbus oleh rayuan kedudukan atau fasilitas usaha.
Akhiri kehidupan dengan nama baik sebagai patriot sejati, khidmah umat, serta pahlawan anti kezaliman. Pemimpin yang dikenang dan tauladan bagi generasi mendatang.
Putusan MK bukan akhir malah bisa jadi awal dari perjuangan sebenarnya. Prabowo dituntut tampil sebagai penyemangat rakyat untuk perubahan kiblat bangsa. Arah pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan agama yang telah dikacaukan oleh rezim Jokowi. Tugas pemimpin baru adalah meluruskan kembali kiblat itu. Kiblat kerakyatan dan kiblat keumatan. Dengan dukungan ulama, tokoh dan aktivis yang lurus, Prabowo insya Allah bisa. Rakyat akan selalu bersama dengan gerakan perubahan.
Ayo tampil dengan langkah tegap, tangan mengepal, fikiran cemerlang dan hati yang bersih.
Catatan untuk kemudian hari menanti goresan bukti. (*)
Penulis: M. Rizal Fadillah, Aktivis Senior
