Eramuslim.com – Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo diingatkan untuk bergerak cepat mengatasi kondisi perekonomian yang tidak adil seperti kondisi saat ini. Jumlah rakyat miskin semakin meningkat yang dikhawatirkan berdampak kepada meningkatnya faham radikalisne di tengah masyarakat.
“Paham radikalime juga semakin meningkat akibat ketidakpuasan masyarakat melihat kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Masyarakat menganggap pemerintah tidak pro rakyat,” kata pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna, beberapa saat lalu (4/8).
Oleh karena itu Budyatna mengingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk sebab ini bisa memunculkan sikap anti pemerintah dan bahkan memunculkan perlawanan dari elemen rakyat.
Saat ini, Budiyatna melihat kehidupan rakyat yang semakin susah karena kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dengan menaikan harga BBM, listrik, gas dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga dan suply kebutuhan pokok. Saat ini, tidak ada satupun kebijakan dan langkah pemerintah yang pro rakyat.
“Radikalisme itu kan biasanya memanfaatkan ketidakpuasan rakyat. Mereka kerap menyuarakan kebatilan.Kalau ini terjadi maka mungkin saja paham seperti ISIS menguat.Kalau ini yang terjadi maka apa yang terjadi di Irak dan Suriah bisa terjadi di Indonesia. Kalau itu sudah terjadi repot, karena Irak dan Suriah saja sudah dibantu negara-negara besar seperti AS dan Inggris dan sekutunya tidak mampu membendungnya,” tegasnya.
Mantan Dekan FISIP UI ini pun mengingatkan Jokowi untuk segera mengambil langkah cepat dengan mengganti para pembantunya, utamanya menteri di jajaran ekomomi.Jokowi tidak perlu lagi mendengarkan permintaan-permintaan parpol pengusungnya untuk mendudukkan orang-orang parpol atau pesanan parpol yang tidak kredibel di kabinetnya.
“Jangan sampai berkembang isu di masyarakat kalau Jokowi sengaja membuat kehidupan rakyat semakin susah secara sistematis, karena memang faktanya kehidupan rakyat yang susah saat ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang salah dan tidak pro rakyat.Ketika harga BBM dunia merosost jadi US$47/barrel, harga BBM di Indonesia tidak juga turun, padahal AS saja yang rakyatnya GDP nya jauh lebih tinggi, harga BBM sudah lebih murah dari Indonesia.Ini kan seperti disengaja menyusahkan rakyat,” paparnya.
Dia pun mengingatkan Jokowi dengan janjinya untuk membuat kabinet profesional dan tawar menawar.Dulu menurutnya Jokowi sempat membuat tim yang meminta masukan masyarakat untuk memilih menteri, tapi pilihan masyarakat tidak didengarkannya,malah yang dijadikan para menteri adalah orang-orangnya Megawati, Surya Paloh dan Jusuf Kalla.Jadinya berantakan tim ekonominya ini.
“Seperti Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dia kan ahli hukum, tapi karena orangnya JK dia ditempatkan jadi Menko Perekonomian. Begitu juga dengan Menkopolhukam Tedjo Edy yang titipan Surya Paloh dan dan Menko Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharan yang titipan Megawati,” tandasnya.(rz/RMOL)
