Eramuslim.com – “VVIP bertambah lagi di negerimu,” kata pekerja seni multitalenta Sudjiwo Tedjo lewat akun Twitter-nya, Kamis (5/11). Itu merupakan komentarnya atas berita yang mengungkapkan polisi akan mengawal pengangkutan sampah dari Jakarta ke Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Memang, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal, Polda Metro Jaya akan melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk distribusi pengirim sampah dari Jakarta yang ke kawasan Jawa Barat. Karena, sebelumnya sempat ada aksi penghadangan truk sampah oleh warga Cileungsi, yang oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok dikatakan sebagai aksi premanisme. “Kapolres Bogor sudah melakukan antisipasi, wilayah itu masuk wilayah Jawa Barat. Karena bersinggungan dengan wilayah hukum Polda Metro, kami berkoordinasi,” ujar Iqbal di Jakarta, Rabu kemarin (4/11). Polri, tambahnya, akan melakukan tindakan hukum jika ada pelanggaran.
Persoalan sampah di DKI Jakarta memang sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi bila kerja sama dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) di TPST Bantar Gebang, Bekasi, dihentikan. “Jika kerja sama terhenti, yang terjadi adalah Jakarta akan darurat sampah,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Puput TD Putra, Rabu kemarin juga. Karena, sampah yang dihasilkan Jakarta per hari mencapai 6.000 ton sampai 6.500 ton.
Dengan kuantitas sebanyak itu dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk dikelola. “Pemprov DKI belum siap jika harus kelola sendiri, peran swasta masih diperlukan,” tutur Puput. Apalagi, tambahanya, TPST yang ada di kawasan Sunter, Jakarta Utara, tidak berjalan dengan baik. “Bahkan, pekerja di sana mengatakan belum beroperasi,” katanya.
Menurut pengamat Sumantri Suwarno lewat akun Twitter-nya pada Kamis ini, masalah sampah di Jakarta yang seharus diurai oleh Ahok justru berpotensi menambah rumit persoalan. “Pendekatan komunikasinya cenderung destruktif. Sering muncul ekses yang tak perlu,” katanya.
Pendekatan Ahok itu, tambahnya, cenderung ingin menunjukkan pihak lain salah, sehingga mengalahkan prioritas penyelesaian masalah. “Dengan DPRD ribut, APBD molor, serapan rendah, rotasi pegawai frekuensinya super-tinggi, urusan sampah berantakan. Kurang apa lagi? Semua kekacaubalauan ini ditukar dengan persepsi bersih, sebuah pertukaran yang sangat mahal,” ungkap Sumantri.
Semua hal itu, tambahnya, bisa berpotensi bermasalah di DKI Jakarta sekarang ini. “Karena ada satu orang bersih dan sebagian besar lainnya berstandar moral rendah. Mungkin suatu saat kita harus percaya, NKRI bisa bubar jika Pak Ahok tidak lagi memimpin. Terima kasih, merdekaaaa!” kata Sumantri dengan nada berkelakar.(ts/pribuminews)
