“Itu di gudang Menteri Perdagangan. Sudah komitmen kan, kantornya siap dijadikan gudang ya sudah,” ucap Buwas pada Oktober lalu.
Seteru itu mengharuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan. Pada Oktober 2018, pemerintah akhirnya mengumumkan pemuktahiran data produksi beras nasional melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT).
Caranya, dengan pemindaian satelit dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk kemudian diolah Badan Informasi Geospasial (BIG).
Hasilnya, terdapat perbedaan sangat kentara antara data BPS dengan Kementan. Data BPS menyebut produksi beras nasional hingga akhir tahun lalu cuma 32,42 juta ton, jauh dari prediksi Kementan yang sebanyak 46,5 juta ton.
Selain perbedaan produksi, data konsumsi beras yang diungkap dua lembaga itu juga terpaut jauh. Data BPS melansir konsumsi beras mencapai 29,5 juta ton. Sedangkan, Kementan menyebut konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton.
Walhasil, surplusnya pun berbeda. Versi BPS, surplus hanya 2,85 juta ton, sedangkan Kementan memproyeksi surplus mencapai 12,61 juta ton.
“Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus. Padahal, lahan (tanam) sawah berkurang 1,5 persen per tahun dan penduduk bertambah,” ujar Jusuf Kalla saat itu.
Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun lalu, angkanya sudah mencapai 5,02 juta ton.
