Eramuslim.com – Politisasi isu Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama pekerja dari Tiongkok benar adanya. Terlebih, setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.
Demikian disampaikan Ketua DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4).
“Kalau disebut ada usaha politisasi presiden, ya sudah lakukan politisasi. Kenapa diterbitkan perpres pada tahun politik? Lalu malah aneh kalau kami serikat buruh jadi diam karena ini menyangkut nasib kami. Yang menuduh itulah yang membuat ini jadi politik,” ujarnya.
Muchtar mengatakan selama ini tak percaya data TKA yang masuk Indonesia.
“Ssaya sejak 78 jadi aktivis buruh tak pernah percaya data ketenakerjaan karena saya selalu dapatnya tak akurat. Yang selalu saya pakai adalah data ILO. Saya pernah pimpin ILO dua periode jadi tahu data lebih akurat daripada yang kita miliki,” imbuhnya.
Datangnya TKA Tiongkok ke Indonesia menurut Muchtar tak membawa untung bagi Indonesia.
“Saya bilang tadi dia hanya bawa modal, dia bawa manager, dia bawa buruh kasarnya lalu dia bawa produk, dia pulang bawa untung, kotorannya ditinggalkan,” tandasnya. (kl/rmol)
