Dedi Kurnia menyayangkan pernyataan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut.
Menurutnya, Wiranto tidak menunjukkan i”tikad baik untuk membuat terang kasus yang melibatkan para petinggi militer itu.
“Terlalu tinggi jabatan Menkopolhukam untuk sekedar menantang sumpah pocong, seharusnya ini momentum terbaik untuk membuktikan kebenaran terkait siapa dalang kerusuhan 1998, agar publik tidak terombang-ambing dengan tuduhan kepada orang yang belum terbukti bersalah di meja hijau” ujar Dedi kepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Dedi yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) itu menilai, bahwa tanggapan Wiranto tidak substansial dan cenderung ingin menghindari persoalan.
“Tangapan beliau (Wiranto) penanda ketidaksiapan pejabat publik dalam menangani persoalan krusial, publik bisa saja beralih sangkaan bahwa Wiranto terlibat dan bertanggungjawab jika menghindari perdebatan ini dengan cara yang tidak institusional, padahal posisi Wiranto strategis, harusnya mengambil momentum untuk menampakkan kebenaran (dibalik tragedi 98) kepada publik Indonesia,” paparnya.
Dijelaskan Dedi, isu soal siapa dalang kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya rezim orde baru itu juga tidak produktif. Lantaran berlarut dan selalu muncul menjelang kontestasi Pilpres.
Menurutnya, kondisi ini harus dikondisikan lebih pasti demi stabilitas sosial di masyarakat.
“Keberlarutan isu ini tidak produktif, ia hanya akan menjadi alat propaganda menjelang kontestasi politik, untuk itu negara harus menegasikan kepastian. Jika harus dilanjut ke pengadilan maka selesaikan, jika pun tidak seharusnya pengadilan perlu memutuskan bahwa kasus ini case closed, selama mengambang maka hanya akan memproduksi keriuhan dan saling klaim,” ucap Dedi.
Sebagaimana diketahui, sejak tragedi kerusuhan 98 muncul, nama Denjen Kopassus Prabowo Subianto selalu doseret-seret.
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut, isu kerusuhan 98 seperti ada kesengajaan dimunculkan seperti beberapa pemilu lalu.
Andre Rosiade menegaskan, bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus sudah menghadapi Mahkamah Militer karena telah “mengamankan” delapan aktivis.
“Pak Prabowo juga sudah mempertanggungjawabkan itu. Nah dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?” papar Andre merujuk pada sosok Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, dan Desmond J Mahesa.
“Nah, korban yang lain, tanyakan ke Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto. Sekarang dia Menkopolhukam-nya Pak Jokowi,” sambung Andre.(kl/tsc)
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI :
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
