Eramuslim – Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta mengusulkan agar dibentuk Satgas untuk menghentikan swastanisasi air. Ide ini mendapat dukungan penuh Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.
Apalagi, kata Sandi, hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA), yang telah memutuskan untuk menyetop swastanisasi air, dan pengelolaannya diambil alih Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya).
“Saya rasa itu masukan yang baik karena kita kan harus menjalankan putusan MA. Dan nanti bentuknya bagaimana saya sarankan kepada tim untuk memastikan bahwa kita akan mengikuti keputusan MA,” ujar Sandi di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).
Perihal putusan MA tersebut, Sandiaga akan memastikan akses air bersih khusus masyarakat di kelas menengah ke bawah bisa terbuka.
Mengingat, lanjut dia, Perancis sebagai negara maju sudah memutuskan untuk mengelola air sendiri pada tahun 2009. Maka itu, sudah sepatutnya Jakarta sebagai kota besar bisa mandiri dalam mengelola air.
“Bagaimana masyarakat menengah ke bawah ini mendapat kan air dengan harga yang murah,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Komite Pencegahan Korupsi dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Ibu Kota Jakarta, Bambang Widjojanto menyarankan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan aanmaning (tenggang waktu peringatan) kepada Pemprov DKI untuk mempercepat penghentian swastanisasi air di Jakarta.
