Beberapa sumber menyebutkan, seyogianya Panglima TNI lebih fokus pada upaya penumpasan gerakan separatis bersenjata di Papua. Karena selama ini Panglima TNI hanya disibukkan untuk hal yang berkaitan dengan urusan politik praktis seperti pemilihan bahkan mengkampanyekan agar seluruh masyarakat ikut mencoblos dengan slogan “mencoblos itu keren”.
Urusan pencoblosan adalah urusan Pemilu yang merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum, bukan urusannya seorang Panglima TNI. Karena kesibukan terhadap politik praktis seperti ini, selain menguras waktu dan pikiran, juga secara aturan merupakan pelanggaran hukum. Sebab, mengurusi pencoblosan tidak termasuk dalam aturan pelibatan TNI dalam tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang).
“Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau seluruh prajurit TNI termasuk prajurit di Papua disibukkan urusan pencoblosan mengikuti langkah Panglima TNI, lalu siapa yang mengurusi Kelompok Separatis Bersenjata,” sebut Andreas.
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) makin berani melawan tim gabungan TNI-Polri, setelah pekan lalu membuat tiga anggota Brimob terluka dan salah satunya gugur. Kelompok yang menamai diri sebagai TPNPB-OPM menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Karena itu, Presiden yang selama ini dinilai sangat memperhatikan penderitaan prajurit dan rakyat Papua, perlu mempertimbangkan sikap Panglima TNI yang cenderung low profile dan kurang tegas. Ditambah lagi, Panglima Kodap II TPNPB-OPM, Ekianus Kogeya menuturkan, penembakan terhadap personil TNI/Polri memang dilakukan kelompoknya dan meminta pemerintah Indonesia mengakui perang mereka. [rmol]
BEST SELLER BUKU PEKAN INI, INGIN PESAN? SILAHKAN KLIK LINK INI :
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-diponegoro-1825-pre-order-sgera-pesan.htm
