Eramuslim.com – Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengisyaratkan bakal melakukan perombakan atau reshuffle besar-besaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI, pasca Lebaran.
Sandi menyebut akan lebih banyak lagi pimpinan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat ini bercokol di posisi strategis yang akan dirombaknya.
Dia juga mengatakan, bahwa pencopotan tiga pejabat eselon dua yang dilakukan Jumat (8/6/2018) kemarin, sebenarnya tidak mendadak karena evaluasi sudah dilakukan sejak lama.
Tiga pejabat yang dicopot antara lain Indrastuty dari BPPBJ, Tedy Agustino dari Dinas Perumahan, dan Sopan Andrianto dari Dinas Pendidikan.
“Pak Gubernur sudah menunjukkan ketegasannya untuk mengevaluasi pejabat yang kinerjanya kurang bagus. Sebentar lagi pencopotan jabatan akan diikuti lebih banyak lagi,” ujar Sandi pada acara silaturahmi dan buka bersama dengan Aktivis Jakarta dan Wartawan di kantor Sekretaris Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN di Jl Amir Hamzah, Kel. Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Minggu (10/6/2018).
Sandi mengungkapkan, soal perombakan pejabat, dirinya bersama Gubernur Anies sudah punya catatan kinerja masing-masing pejabat.
“Tapi, semua berbasis kinerja. Semua berbasis profesionalisme. Semua evaluasi didasari kinerja dan berbasis meritokrasi. Catatannya sudah kita kantongi. Nanti kita rotasi, tapi pelan-pelan,” ucap Sandi.
Hal ini disampaikan Sandi menjawab pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, yang sebelumnya menyebut Anies-Sandi lambat dalam membentuk kabinetnya sendiri.
Menurut Taufik, pencopotan tiga pejabat warisan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu masih terlalu sedikit.
“Mestinya ada sekitar 80 persen dari 43 SKPD dan puluhan pejabat eselon dua dan satu yang harus diganti, karena sebagian besar kinerjanya memble,” kata Taufik yang juga ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.
Taufik mengingatkan, jika SKPD tak bisa menyesuaikan dengan visi-misi Anies-Sandi dikhawatirkan bakal merusak tatanan pemerintahan Anies-Sandi.
Dia juga mengapresiasi gebrakan Anies-Sandi yang menurutnya sudah memulai era pengelolaan keuangan Pemda DKI yang lebih baik.
“Hal itu dibuktikan keberhasilan Pemprov DKI yang mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana selama empat tahun sebelumnya tak pernah dapat opini tertinggi dari auditor negara,” jelas Taufik.
“Pemprov DKI juga telah menunjukkan perbaikan kelola keuangan dengan skema 60 belanja langsung dan 40 persen belanja tak langsung. Kalau sebelumnya 60 persen untuk gaji PNS dan 40 persen untuk belanja langsung,” beber Taufik.
