Wapres Berharap Umat Islam Dapat Satukan Sistem Penanggalan Islam

Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengharapkan umat Islam dapat menyetujui adanya satu kriteria untuk menentukan kalender Islam, khususnya saat penentuan tanggal 1 Syawal (Idul Fitri), sehingga tidak ada lagi perbedaan waktu.

"Yang penting kita harus mengkaji dan menyepakati satu kriteria, baru kita bisa bersatu, selama masih ada tiga kriteria, maka sampai satu abad pun tidak akan bersatu, " katanya saat membuka simposium internasional "Upaya Penyatuan kalender Islam Internasional" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa malam(4/9).

Ia menjelaskan, selama ini di Indonesia seringkali terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal 1 Syawal (Idul Fitri), meskipun perbedaan tersebut terjadi dalam penetuan awal bulan hijriah lainnya, tetapi perbedaan itu kelihatan lebih menonjol ketika penentuan hari raya Idul Fitri.

Untuk masalah penentuan kalender Islam ini, lanjutnya, sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia namun juga menjadi masalah internasional. Oleh karena itu, tidak akan cukup jika hanya dibicarakan dalam satu atau dua pertemuan.

Kalla menjelaskan bahwa yang menjadi masalah untuk penyatuan kalender Islam ini ada dua hal. Pertama, kriteria apa yang harus dipakai untuk menentukan. Apakah hilal (melihat bulan), atau menggunakan hitungan (Rukyat), atau campuran keduanya, dan kedua, apa batasan yang harus dipakai. Apakah batasannya adalah wilayah negara atau umat.

"Selama ini di Indonesia dalam melihat bulan batasan yang digunakan adalah batas negara. Misalnya bulan sudah dilihat orang Merauke yang jaraknya sekitar delapan jam penerbangan, maka langsung diputuskan dan berlaku dari Sabang sampai Merauke. Nah bagaimana kalau orang Pakistan yang melihat bulan? Padahal jaraknya sekitar tujuh jam penerbangan, "ungkap Wapres.

Kalla berharap yang terpenting adalah bagaimana menentukan kriteria (satu kriteria), untuk kemudian bagaimana menentukan batas-batas negara atau umat.

Simposium ini diprakarsai oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku simposium ini diselenggarakan karena adanya lontaran keinginan dari Wapres Jusuf Kalla agar tidak terjadi lagi perbedaan penentuan kalender Islam khususnya tanggal 1 Syawal.(novel)