free hit counters
 

Inilah Pribumi Antek Penjajah!

Redaksi – Senin, 23 Safar 1442 H / 12 Oktober 2020 14:45 WIB

Eramuslim.com – Batara Hutagalung adalah sejarawan langka di republik ini. Selain kritis, Batara juga sangat detil dalam menuturkan kejadian-kejadian masa lalu dengan segala kompleksitasnya dan kaitannya dengan kekinian. Sejarawan bukanlah mereka yang cuma membaca ulang buku-buku hasil karya kaum orientalis seperti Snouck Hurgronje dan Raffles, lalu membacakannya kembali kepada khalayak. Sejarawan yang asli adalah mereka yang berani meneliti kejadian-kejadian masa lalu dengan segala otentitasnya, dengan bekal pisau analisis sejarah yang tajam, lalu mengatakan apa adanya. Batara adalah sejarawan yang sesungguhnya.

Refleksi akhir tahun masehi pada tahun 2015 ini seperti yang dimuat di dalam “Gagasan Nusantara”, sebuah nama blog pribadinya (www.batarahutagalung.blogspot.co.id), sungguh relevan dengan kondisi kekinian bangsa. Benarlah apa kata Soekarno yang antara lain mengatakan jika perjuangan di masa kita sekarang sungguh sulit karena menghadapi musuh-musuh yang kulit dan bahasanya sama seperti kita sendiri, bukan penjajah kulit putih. Dalam catatan Batara, kita saat ini menghadapi orang-orang Indonesia yang di dalam hatinya masih merasa sebagai orang-orang Belanda dan memusuhi keindonesiaannya sendiri. Celakanya, pengkhianat-pengkhianat seperti ini masih banyak yang duduk di singgasana kekuasaan negeri ini. Bangsa Indonesia yang mencintai bangsanya ini, harus melawan kelompok pengkhianat ini dan menghapusnya dari muka bumi.

Inilah catatan akhir tahun seorang Batara Hutagalung:

Meninggalkan Sejarah Indonesia, Membuat Indonesia Menjadi Sejarah.

Banyak kalangan yang menyatakan, bahwa kini terlihat kecenderungan lunturnya nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Namun apabila ditinjau sejarah Republik Indonesia sejak didirikan pada 17 Agustus 1945, akan terlihat jelas, bahwa sangat banyak penduduk di bekas wilayah jajahan belanda, nederlands Indie (India belanda), yang justru berada di pihak belanda, baik di bidang politik maupun di bidang kemiliteran, yang berusaha menjajah Indonesia, tetapi tidak berhasil.

Belanda tidak mau melihat fakta, bahwa penjajahan belanda di Bumi Nusantara telah berakhir pada 9 Maret 1942, yaitu ketika belanda, hampir tanpa perlawanan menyerah kepada balatentara Dai Nippon. Di sini juga berakhir mitos, bahwa ras kulit putih tak terkalahkan.

Penjajahan tidak memiliki landasan hukum internasional, boleh dikatakan hanya memakai hukum rimba: siapa yang kuat, memangsa yang lebih lemah. Hukum rimba yang digunakan para Negara predator inilah yang berlaku selama ratusan tahun. Tidak ada hukum internasional yang memberikan legitimasi kepada suatu Negara atau suatu bangsa, untuk menjajah bangsa atau Negara lain. (Dalam kunjungan saya keempatkali ke Tweede Kamer, Parlemen Belanda di Den Haag pada 9 Oktober 2013, saya katakana kepada dua anggota parlermen Belanda, Angelien Eijsink dari PvdA dan Harry van Bommel dari Partai Sosialis, bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki landasan hukum internasional, yaitu Konvensi Montevideo, sedangkan penjajahan tidak memiliki landasan hukum apapun. Pernyataan saya tidak dibantah. Hal ini dapat dilihat , di menit ke 30.20 dalam rekaman pertemuan saya tersebut di youtube:.



https://www.youtube.com/watch?v=jwveoh8oTFY)

Hukum rimba yang digunakan oleh beberapa Negara sangat kejam, yaitu melakukan pembantaian/genosida terhadap penduduk dari wilayah yang ingin dikuasainya, dan bahkan memperdagangkan manusia sebagai budak-budak yang diperjual-belikan. Hal ini terjadi di Asia, Afrika dan benua Amerika sebagai penampung budak terbesar.

Selama lebih dari 250 tahun, belanda termasuk pedagang budak terbesar sepanjang massa. Kebiadaban terbesarnya adalah genosida (pembantaian etnis) yang dilakukan di Kepulauan Benda tahun 1621, di mana sekitar 13.000 penduduknya dibantai, sekitar 1000 orang melarikan diri ke pulau-pulau di sekitar kepulauan Banda, kemudian sisanya sekitar 830 orang dibawa ke Batavia untuk dijual sebagai budak. Pembunuhan para pemimpin setempatpun dilakukan dengan cara yang sangat sadis, sebagaimana diturturkan oleh seorang perwira muda belanda.

Demikian juga kemerdekaan suatu bangsa atau Negara, berdasarkan hukum rimba. Apabila satu kelompok, etnis, bangsa atau Negara merasa cukup kuat, berani menyatakan kemerdekaan dari penjajah atau memisahkan diri dari suatu negara. Secara keseluruhan:,Kemerdekaan suatu Negara tidak memerlukan pengakuan dari Negara lain, asalkan Negara baru tersebut sanggup mempertahankan diri. Belakangn dibuatlah aturan internasional yang dinamakan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933 mengenai persyaratan medirikan suatu Negara. Namun konvensi ini, seperti juga dengan konvensi dan perjanjian intaernasional lainnya tidak menghalangi miat suatu Negara untuk menyerang dan menguasai Negara lain. Artinya tetap berlaku hukum rimba.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2 3 4 5

Historia Terbaru