Mulai dari pasien covid sudah mendapat bantuan berapa masing masing jiwa, nama dan alamat mereka dimana, rumah sakit sudah disalurkan berapa, untuk belanja vaksin ke masing perusahaan berapa?
Belanja obat juga demikian, belanja Alkes, belanja alat test dan lain sebagainya. Semua data yang terdigitalisasi sudah pasti akan dapat dimonitor masyarakat.
Ini baru namanya inclusive, sistem anggaran yang super inclusive, bukan hanya DPR yang berhak tahu, tapi juga seluruh rakyat.
Nanti kalau pemerintah benar-benar sudah kere dan susah dapat utang, maka masyarakat bisa tolong pemerintahnya. Kalau main petak umpet begini dengan rakyat, ya susah! []
(Penulis: Salamuddin Daeng, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
