Hersubeno Arief: Ada Jenderal Luhut di Jembatan Tol Suramadu?

Situs Bisnis Indonesia edisi 3 November 2013 pernah menurunkan sebuah laporan gurita bisnis milik Luhut. Di bawah bendera Group Toba Sejahtra, Luhut mempunyai holding terbagi ke dalam enam anak usaha. Terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Tak heran dengan gurita bisnisnya itu pundi-pundi Luhut sangat banyak. “Saya ini sudah kaya banget kok, ngapain jadi beking pengusaha Cina,” katanya suatu kali kepada media.

Dengan munculnya berbagai spekulasi tersebut sangat wajar bila mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) minta Jokowi menjelaskan kepada publik alasannya menggratiskan jembatan Suramadu. “Agar tidak ada miskomunikasi dan persepsi yang berkepanjangan,” ujar SBY.

Jembatan tol sepanjang 5.4 KM yang dibangun pada masa pemerintahan Megawati (2003), diselesaikan pembangunannya pada masa pemerintahan SBY (2009). Menelan biaya sebesar Rp 4.5 triliun. “Silakan gratiskan, tetapi apa pertimbangannya. Apakah karena ekonomi, sosial atau yang lain,” kata SBY.

Pertimbangan “yang lain” inilah tampaknya yang menjadi sorotan khusus dari SBY. Sebab jika pertimbangannya untuk keadilan dan memacu pertumbuhan ekonomi, maka banyak jalan tol lain yang jauh lebih pantas digratiskan. Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi dibangun pada Tahun 1978. Usianya sudah 40 tahun. Dari sisi investasi sudah balik modal berkali-kali. Operator sudah untung berkali lipat.

Begitu pula halnya Jalan Tol Jakarta-Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Dibangun pada tahun 1984, ruas ini juga sudah balik modal. Bila digratiskan, dipastikan akan memacu pertumbuhan ekonomi Banten, dan Pulau Sumatera. Banten berada di depan mata Ibu Kota negara, namun ekonominya masih tertinggal jauh. Jumlah penduduknya juga lebih besar dibanding Madura. Dengan begitu nilainya seharusnya jauh lebih strategis dibandingkan dengan Pulau Madura.

Mengapa Jokowi justru memilih Jembatan Tol Suramadu yang digratiskan. Padahal secara ekonomis investasinya belum balik modal? Dengan pendapatan hanya sebesar Rp 120 milyar/tahun, perlu waktu panjang untuk mengembalikan investasi yang sudah dibenamkan.