Rekomendasi KTT Arab Dikritik, Tidak Cantumkan Hak Perlawanan Palestina

Partai Front Amal Islam yang menjadi sayap politik Al-Ikhwan Al-Muslimun di Yordania, mengkritik kesepakatan KTT Arab yang baru lalu. Hasil keputusan KTT Arab dianggap tidak mewakili hak rakyat Palestina yang dijajah, untuk melakukan perlawanan dan tidak menyinggung soal hak kembali para pengungsi Palestina ke tanah air mereka.

Dalam keterangan persnya, Partai Front Amal Islami menegaskan, “Bangsa Arab menunggu sikap KTT Arab untuk menegaskan hak rakyat Palestina yang disucikan untuk kembali ke tanah air dan kampung halaman mereka, serta berdirinya negara merdeka di atas Palestina dengan ibukotanya Al-Quds, juga selamanya tidak akan mundur dalam menegakkan hak tersebut meski beratnya tekanan yang dialami. ”

Dalam keterangan sikap itu, disebutkan pula, seharusnya KTT Arab melakukan langkah-langkah yang efektif dan positif terhadap sikap politik bangsa Arab terkait masalah nasional Mesir, serta sikap politik Arab yang satu terhadap tuntutan yang kuat terhadap keinginan perang Israel dan AS terhdap sejumlah lokasi di negara Arab, dan meminta penuntasan pendudukan Israel atas Palestina serta membayar ganti semua akibat peperangan yang dilakukan.

Menurut Partai Front Amal Islami, saat ini dukungan untuk membuka lilitan embargo yang zalim atas Palestina sudah sangat mendesak dilakukan. Mereka juga meminta pasukan AS dan seluruh pasukan asing harus mundur dari Irak, termasuk pasukan Ethiopia dalam konflik di Somalia. Front Amal Islami juga menyerukan dukungan kepada rakyat Somalia agar mereka bisa membangun pemerintahannya secara merdeka tanpa intervensi pihak lain, lokal maupun asing.

Di sisi lain, partai ini menyatakan menghargai apa yang dikatakan Raja Saudi Abdullah bin Abdul Aziz di hadapan para peserta KTT Arab beberapa waktu lalu di Riyadh. Dalam pidatonya, Abdul Aziz mengkritik AS atas keterlibatan militernya di Irak yang disebut sebagai tindakan ilegal. Abdul Aziz juga menegaskan bahwa semua kekuatan asing tidak satupun yang boleh menentukan masa depan suatu negara. (na-str/ikhol)